//
you're reading...
Ideologi, Islam

SOLUSI ISLAM MENYELESAIKAN MASALAH KORUPSI


Oleh : Hery Setiawan, S.Pd

1. Pendahuluan

Kasus kekisruhan KPK dan Polri merupakan kasus yang cukup menyita perhatian besar masyarakat serta media di Indonesia. Bagaimana tidak, kasus ini diliput oleh seluruh media massa baik cetak maupun elektronik setelah rekaman penyadapan Anggodo Wijoyo (adik buron Anggoro Wijoyo) diperdengarkan di hadapan Mahkamah Konstitusi terkait penahanan Bibit Samad Riyadi dan Chandra M Hamzah. Masyarakat pun ikut merasakan panasnya pertarungan KPK dan Polri dengan mendukung KPK melalui 1 juta facebookers dukung Bibit dan Chandra dengan anggota yang melebihi 1 juta orang.

Kejadian ini merupakan kejadian yang luar biasa, melibatkan dua institusi penegak hukum di Indonesia. National Summit (yang digagas pemerintahan Indonesia Bersatu jilid II) yang sedianya menjadi berita utama (headline) tertutup oleh pemberitaan kasus Bibit dan Chandra ini.

Hal ini menjadi menarik untuk kita kaji lebih mendalam persoalan kasus ini dan juga bagaimana Islam menyelesaikan kasus korupsi yang merajalela di Indonesia.

WordPress Tags: SOLUSI,ISLAM,MASALAH,KORUPSI,Anggodo,Wijoyo,Anggoro

2. Kronologi Singkat

Kekisruhan KPK dan Polri bermula dengan adanya Testimoni Antasari Azhar yang mengaitkan Bibit dan Chandra terhadap pemerasan Anggoro Wijoyo dan Susno Duadji (Kabareskrim Polri) yang disadap KPK terkait dana Bank Century. Penyidikan dilakukan oleh Polri dan ditetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka dengan dakwaan penyuapan yang kemudian dakwaan berubah-ubah menjadi penyalahgunaan wewenang hingga pemerasan atas Anggoro Wijoyo (Kasus PT Masaro terkait korupsi pengadaan sistem komunikasi dan radio terpadu dengan departemen Kehutanan). Sering berubahnya dakwaan atas Bibit dan Chandra (BC) menjadikan Kuasa Hukum BC bertanya-tanya dan memandang ada rekayasa kriminalisasi terhadap KPK oleh Polri, hingga keluarnya rekaman penyadapan antara Anggodo (orang yang memberikan sejumlah uang kepada pimpinan KPK) dengan sejumlah oknum pejabat Polri dan Kejaksaan dan diperdengarkan di MK. Pada percakapan tersebut tampak dengan jelas bagaimana peran Anggodo dalam mengatur Aparat kepolisian dan Kejaksaan dengan sejumlah uang.

Presiden membentuk Tim 8 yang diketuai oleh Adnan Buyung Nasution dan memanggil sejumlah orang (mem-verifikasi) yang terkait dengan pembicaraan Anggodo. Di pihak Anggodo, ia mengelak dengan dikatakan bahwa ia menyuap pejabat pimpinan KPK. Ia hanya menjalankan apa yang diperintahkan Anggoro untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pimpinan KPK atas keinginan KPK. Uang tersebut diserahkan kepada Ary Muladi yang kemudian diserahkan kepada Yulianto untuk diteruskan kepada pimpinan KPK. Hasil Tim 8 menyebutkan bahwa terdapat missing link dari Yulianto kepada BC, sedangkan menurut Polri mereka punya cukup bukti bahwa uang tersebut sampai kepada BC.

Sampai tulisan ini dibuat masih belum ada kejelasan status baik BC, Anggodo, maupun orang-orang yang terkait rekaman tersebut.

3. Masalah Korupsi di Indonesia

Kasus tersebut di atas merupakan salah satu dari ribuan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Yang terungkap di media saja begitu sengit pertarungannya apalagi yang tidak di blow-up. Bukan hanya kasus ini saja kasus-kasus lain seperti penyuapan kejaksaan agung Aratalita Suryani dan Urip, kasus anggota DPR Al-Amin Nasution, bahkan yang terbaru Anggota DPR fraksi PPP mantan bupati Pandeglang mengindikasikan bahwa korupsi di negeri ini tidak pernah terselesaikan bahkan semakin mewabah (masif) sejak 10 tahun era reformasi ini. Padahal Era reformasi telah diklaim oleh banyak pihak sebagai era yang paling demokratis sepanjang sejarah Indonesia merdeka. The Strait Time, sekali waktu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country, karena segala hal bisa dibeli, entah itu lisensi, tender, wartawan, hakim, jaksa, polisi, petugas pajak atau yang lain. Pendek kata segala urusan semua bisa lancar bila ada “amplop”. Sungguh ironis di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini korupsinya termasuk yang paling tinggi di dunia.

Bukan hanya itu saja kasus Anggodo menguak betapa korupnya birokrat kita. Mereka memperjualbelikan perkara hukum. Hukum pun ditimbang-timbang apakah bisa diringankan atau tidak atau bahkan dibebaskan. Mafia peradilan pun marak. Banyak jaksa yang terkait kasus penyuapan. Para markus (makelar kasus) pun siap sedia “membantu” perkara-perkara yang menimpa konglomerat ataupun para pejabat yang terkena kasus. Aparat kepolisian pun ikut-ikutan melakukan hal yang sama. DIMANA RASA KEADILAN ITU ???. Selain itu pada produk hukum berbagai penafsiran hukum yang diperlihatkan para advokat dan penegak hukum disesuaikan dengan hawa nafsunya agar hukum berpihak kepadanya.

Melihat kasus Antasari Azhar misalnya, disinyalir ada rekayasa kepolisian untuk memenjarakan atau menjatuhkan Antasari Azhar. Hal ini terlihat dari kesaksian Kombes Polisi yang “dipaksa” mengakui BAP yang telah dibuat sebelumnya oleh penyidik kepolisian. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya ada apa dengan kepolisian kita saat ini?. Betapa buruknya aparat keamanan (kepolisian) yang sejatinya berfungsi mengayomi dan melindungi masyarakat.

4. Akar Masalah Korupsi

Setidaknya ada dua dua hal mendasar yang menjadi penyebab utama semakin merebaknya korupsi. Pertama: mental aparat yang bobrok. Menurut www.transparansi.or.id, terdapat banyak karakter bobrok yang menghinggapi para koruptor. Di antaranya sifat tamak. Sebagian besar para koruptor adalah orang yang sudah cukup kaya. Namun, karena ketamakannya, mereka masih berhasrat besar untuk memperkaya diri. Sifat tamak ini biasanya berpadu dengan moral yang kurang kuat dan gaya hidup yang konsumtif. Ujungnya, aparat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Yang lebih mendasar lagi adalah tidak adanya iman Islam di dalam tubuh aparat. Jika seorang aparat telah memahami betul perbuatan korupsi itu haram maka kesadaran inilah yang akan menjadi self control bagi setiap individu untuk tidak berbuat melanggar hukum Allah. Sebab, melanggar hukum Allah, taruhannya sangat besar: azab neraka. Kedua: kerusakan sistem politik, hukum dan pemerintahannya. Kerusakan sistem inilah yang memberikan banyak peluang kepada aparatur Pemerintah maupun rakyatnya untuk beramai-ramai melakukan korupsi. Peraturan perundang-undangan korupsi yang ada justru diindikasi “mempermudah” (Jika ada pejabat negara –setingkat bupati dan anggota DPR/D—tersangkut perkara pidana harus mendapatkan izin dari Presiden) timbulnya korupsi karena hanya menguntungkan kroni penguasa; kualitas peraturan yang kurang memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.(Transparansi.or.id).

Sistem demokrasi juga dinilai memberikan dampak yang signifikan terhadap korupsi. Lihatlah para calon anggota dewan baik DPR/D mengeluarkan banyak dana kampanye agar terpilih. Setelah terpilih maka ia akan mencari cara untuk mengembalikan kembali uang yang telah keluar untuk biaya kampanye. Cara yang dilakukan bisa dengan cara yang legal maupun ilegal. Cara yang legal dilakukan dengan membuat sejumlah peraturan yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Semisal kenaikan ongkos Legislasi menjadi dua kali lipat sehingga anggaran untuk pembuatan satu undang-undang saja mencapai Rp. 5,8 Milyar (koranTempo,11/11/2009). Lahirnya perundang-undangan aneh semacam UU Energi, juga UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, impor gula dan beras dan sebagainya dituding banyak pihak sebagai kebijakan yang sangat kolutif karena di belakangnya ada praktik korupsi. Belum lagi Pilkada – pilkada di daerah-daerah semakin menambah suram potret indonesia yang kelam dengan korupsi.

5. Solusi komprehensip masalah korupsi dengan Syariat Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna meliputi segala sesuatu bagi manusia. Sebagai sebuah ideologi Islam memiliki metode yang khas dalam menyelesaikan segala sesuatu. Secara I’tiqadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Islam. Melalui penggalian hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah oleh para mujtahid pada setiap kurun waktu.

Allah swt berfirman:

Dan Kami turunkan kepadamu Kitab ini untuk menerangkan segala perkara”. (QS16. An Nahl ayat 89)

Melihat kenyataan dari akar masalah diatas maka solusi tuntas untuk memberantas korupsi adalah

a. Penetapan sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Itu sulit berjalan dengan baik, bila gaji mereka tidak mencukupi. Para birokrat tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban untuk mencukup nafkah keluarganya. Maka, agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Memang, gaji besar tidak menjamin seseorang tidak korupsi, tapi setidaknya persoalan rendahnya gaji tidak lagi bisa menjadi pemicu korupsi.

b. Larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, karena untuk apa memberi sesuatu bila tanpa maksud, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak sesuai dengan harapan pemberi hadiah. Saat Abdullah bin Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi untuk membagi dua hasil bumi Khaybar – separo untuk kaum Muslim dan sisanya untuk orang Yahudi – datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan agar mau memberikan lebih dari separo untuk orang Yahudi. Tawaran ini ditolak keras oleh Abdullah bin Rawahah. Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad). Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

c. Perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi cara yang tepat untuk mencegah korupsi. Semasa menjadi Khalifah, Umar menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat berbuat curang. Tapi anehnya cara ini justru ditentang oleh para anggota DPR untuk dimasukkan dalam perundang-undangan.

d. Teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terutama pemimpin tertinggi sebuah negara terlebih dahulu harus bersih dari korupsi. Dengan ketakwaannya, seorang pemimpin bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan ketakwaannya pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah SWT pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungan jawab. Di sinilah perlunya keteladanan dari para pemimpin itu. Dengan keteladanan pemimpin, tindak penyimpangan akan mudah terdeteksi sedari dini. Penyidikan dan penyelidikan tindak korupsi pun tidak sulit dilakukan. Tapi bila korupsi justru dilakukan oleh para pemimpin, praktek busuk ini tentu akan cenderung ditiru oleh bawahannya, hingga semua upaya apa pun dalam memberantas korupsi menjadi tidak ada artinya sama sekali.

e. Hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

f. Pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Dengan pengawasan masyarakat, korupsi menjadi sangat sulit dilakukan. Bila ditambah dengan teladan pemimpin, hukuman yang setimpal, larangan pemberian suap dan hadiah, pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi, insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas.

Tapi korupsi sesungguhnya hanya merupakan buah dari sistem yang korup, yaitu sistem Kapitalisme, dengan akidah Sekularisme dan asas manfaatnya. Sistem ini mendorong orang menjadi berpandangan materialistik. Semua hal dihitung dan diletakkan dalam konteks materi, serta untung dan rugi. Tak heran, bila semua hal baik itu jabatan, kewenangan, ijin, lisensi, keputusan hukum, kebijakan pemberitaan, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, juga mestinya harus bisa dibuat agar memberikan keuntungan materi. Dari sinilah sesungguhnya hasrat korupsi itu timbul. Karena itu, bila benar-benar ingin menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia, maka selain harus dibersihkan dari birokrat yang korup, negeri ini juga harus dibersihkan dari sistem yang korup, yaitu sistem Sekuler – Kapitalistik ini. Bahkan wajib diganti dengan Syariah Islam. Secara normatif, kita wajib menerapkan hukum islam

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim/pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan. (QS4. An Nisaa’ ayat 65)

maupun secara empiris, dimana sistem hukum yang ada merupakan sistem yang bobrok dan telah gagal total dalam penegakan hukum.

Selamatkan Indonesia Dengan Syariah. Bersihkan Indonesia dari Sistem dan Birokrat yang korup!!!

KOMPOL :

DPR naikkan Ongkos Legislasi Dua Kali Lipat, anggaran pembuatan satu undang-undang Rp. 5,8 Milyar (koranTempo,11/11/2009)

Komentar: Sudah undang-undangnya kufur karena tidak bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, merugikan rakyat, mahal lagi…cerminan sistem hukum sekuler yang bobrok.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: